Amerika Serikat akan memangkas ekspor ke Sudan dan jalur kredit pemerintah setelah menentukan bahwa senjata terlarang digunakan dalam konflik antara pasukan pemerintah dan RSF.

Amerika Serikat akan mengenakan sanksi terhadap Sudan setelah menentukan bahwa militer negara itu menggunakan senjata kimia tahun lalu saat berperang melawan pasukan paramiliter.

“Amerika Serikat menyerukan kepada Pemerintah Sudan untuk menghentikan semua penggunaan senjata kimia dan menegakkan kewajibannya” di bawah Konvensi Senjata Kimia, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.

Bruce mengatakan, Kongres AS telah diberitahu tentang keputusan Departemen Luar Negeri, dan sanksi akan diberlakukan sekitar 6 Juni.

Ini akan mencakup pembatasan ekspor AS ke Sudan dan pemblokiran akses ke jalur kredit pemerintah AS. Pernyataan Bruce tidak menyertakan rincian lebih lanjut tentang kapan dan di mana senjata kimia digunakan oleh pasukan pemerintah Sudan.

The New York Times melaporkan pada Januari bahwa pasukan pemerintah telah menggunakan senjata kimia setidaknya dalam dua kesempatan di daerah terpencil Sudan melawan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Laporan tersebut mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa senjata tersebut mungkin adalah gas klorin, yang dapat menyebabkan nyeri pernapasan yang parah dan kematian.

Tentara Sudan dan RSF telah terkunci dalam perang saudara sejak April 2023 menyusul perebutan kekuasaan antara kedua belah pihak.

Konflik ini telah menciptakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan kelaparan di seluruh Sudan, menewaskan ribuan orang dan menyebabkan 13 juta orang mengungsi.

AS juga sebelumnya menuduh RSF dan sekutunya melakukan genosida, dan memberikan sanksi kepada para pemimpin tertinggi seperti kepala RSF, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo.

Pada Januari, AS juga memberikan sanksi kepada panglima militer Sudan dan kepala negara de facto, Abdel Fattah al-Burhan, karena menolak berpartisipasi dalam pembicaraan damai internasional.