Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Ahmed al-Sharaa membahas keamanan regional, krisis Lebanon, dan tantangan dalam negeri.

Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengungkapkan bahwa Damaskus sedang giat berupaya mencapai kesepakatan keamanan dengan Israel dengan partisipasi beberapa negara.

Dalam wawancara eksklusif di program Al Muqabala Al Jazeera, yang wawancara lengkapnya akan disiarkan pada pukul 19:00 GMT, al-Sharaa mengatakan ia berharap kesepakatan dengan Israel dapat menjadi pintu gerbang menuju perdamaian yang menyeluruh.

Ia juga menegaskan bahwa kesepakatan semacam itu tidak akan mengorbankan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, yang telah diduduki Israel secara ilegal sejak 1973.

Ia mengatakan Suriah menghindari bentrokan apa pun dengan Israel, dan pengaturan keamanan dapat membuka jalan bagi penyelesaian krisis yang lebih luas dan menyeluruh.

Hal ini terjadi setelah serbuan dan serangan Israel yang berulang kali di Suriah selatan, sejak al-Sharaa berkuasa pada Desember 2024 setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.

Krisis Lebanon dan kekhawatiran regional

Al-Sharaa juga menegaskan bahwa Suriah tidak berniat melancarkan intervensi militer apa pun ke negara tetangganya, Lebanon, meskipun rumor mengenai isu ini berulang kali muncul.

Sebaliknya, pemerintahannya saat ini sedang membahas cara-cara bagi otoritas Lebanon untuk membantu negara itu mengatasi krisisnya saat ini dan mengarahkannya menuju keselamatan.

Lebanon selatan saat ini sedang diduduki oleh Israel, di tengah pertempuran selama berbulan-bulan antara Hizbullah dan pasukan Israel. Negara Lebanon berusaha merebut kembali wilayah-wilayah pendudukan ini dan memonopoli semua senjata di negara tersebut.

Lebih lanjut, ia menyatakan dukungan tegas Damaskus untuk membatasi senjata dan menahan keputusan perang dan damai secara eksklusif kepada negara Lebanon.

Al-Sharaa menekankan bahwa menangani krisis Lebanon memerlukan lebih dari sekadar pendekatan keamanan, tetapi solusi komprehensif yang menangani berbagai isu.

Ia memperingatkan bahwa setiap kekacauan di Lebanon akan berdampak langsung dan segera pada Suriah, dan potensi perluasan perang AS-Israel melawan Iran di kawasan itu akan menyebabkan dampak regional yang parah.

Sanksi, SDF, dan orang hilang

Di bidang domestik dan ekonomi, al-Sharaa berpendapat bahwa hanya mencabut sanksi ekonomi yang dijatuhkan pada negaranya oleh AS dan negara-negara lain tidak akan efektif kecuali Suriah juga dikeluarkan dari daftar negara sponsor terorisme.

Menyinggung kesepakatan internal dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, sebuah aliansi kelompok bersenjata Kurdi dan Arab yang menguasai sebagian wilayah utara dan timur Suriah, presiden mengakui adanya keterlambatan dalam implementasinya.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh pada kesepakatan tersebut dan terus bertaruh pada keberhasilan akhirnya.

Al-Sharaa juga mengumumkan bahwa otoritas Suriah telah membentuk komite khusus untuk menangani isu orang hilang selama perang di Suriah, antara 2011 dan 2024.

PBB memperkirakan sekitar 100.000 orang dihilangkan secara paksa selama perang, sementara Komisi Nasional Suriah untuk Orang Hilang meyakini sebanyak 300.000 warga Suriah mungkin hilang.

Al-Sharaa mengatakan komite itu akan beroperasi secara ketat sesuai dengan standar internasional, bekerja sama erat dengan negara-negara yang memiliki keahlian khusus di bidang ini.