Mengapa Kebijakan Pemerintah Perparah Krisis Iklim Indonesia?

April 25, 2026

2 menit teks

Jakarta, NU Online

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengatakan bahwa peringatan Hari Bumi tahun 2026 seharusnya menjadi waktu untuk merenungkan kebijakan lingkungan pemerintah. Staf Penggalangan Dukungan Publik Walhi, Sandi Saputra Pulungan, menilai sejumlah kebijakan justru mempercepat krisis iklim dan meningkatkan ancaman terhadap kelangsungan hidup di bumi.

“Di momentum Hari Bumi ini adalah banyak kebijakan-kebijakan yang justru mempercepat laju krisis iklim, banyak mengancam keberlangsungan hidup di bumi,” ujarnya saat ditemui NU Online setelah Aksi Damai Hari Bumi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Ia menegaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis berdimensi banyak yang butuh penanganan segera. Menurutnya, masalah ini tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga merambah ke sektor lain seperti pendidikan dan kesejahteraan sosial, termasuk sulitnya anak muda mendapat tempat tinggal karena kebijakan politik yang dianggap tidak berpihak.

“Bahwa Indonesia ini sedang dalam krisis multidimensi yang harus cepat dan segera untuk dipulihkan,” katanya.

Sandi menyebut berbagai masalah itu menunjukkan perlunya langkah pemulihan yang menyeluruh. Ia menekankan pentingnya memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik bagi anak muda sebagai jaminan masa depan.

“Makanya kita menuntut untuk segera pulihkan Indonesia. Yang pastinya terkait hak atas lingkungan hidup buat orang muda untuk menjamin masa depan kita atas kualitas udara yang baik, air yang baik,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah harus menghadirkan tindakan nyata, bukan sekadar omong kosong. Kebijakan dan keputusan politik harus mendukung lingkungan hidup, anak muda, serta keberlanjutan masa depan.

“Sekarang kita hanya menuntut tindakan nyatanya, bukan bicaranya yang besar tapi tindakannya tidak ada. Dengan apa? Dengan kebijakan dan keputusan politik yang bener-bener berpihak terhadap lingkungan hidup, berpihak kepada orang muda, dan berpihak kepada masa depan kita,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya keadilan ekologis dan keadilan antargenerasi dalam setiap kebijakan. Menurutnya, aspirasi masyarakat, terutama anak muda, sering disampaikan, tetapi belum ditanggapi dengan cukup baik.

“Kebijakan dan keputusan politiknya itu bener-bener yang menjamin akan keadilan ekologis. Kebijakan dan keputusan politiknya itu yang menjamin akan keadilan antargenerasi,” ujarnya.

Sandi menggambarkan semakin berkurangnya ruang hidup yang nyaman akibat kerusakan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa deforestasi yang terus berlanjut akan menghilangkan ruang alam yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

“Jangan sampai karena hutan semakin berkurang, kita akan sulit lagi untuk camping atau kemah di dalam hutan atau tempat-tempat yang nyaman gitu,” katanya.

Pihaknya mendesak agar pemerintah segera menunjukkan dukungannya melalui kebijakan nyata yang menjamin lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

“Berikan kami bukti yang nyata dengan membuat kebijakan atau keputusan politik yang bener-bener keberpihakannya mencerminkan untuk masa depan orang muda,” pungkas Sandi.

(KoranPost)

Sumber: www.nu.or.id
https://www.nu.or.id/nasional/indonesia-krisis-multidimensi-kebijakan-justru-perparah-ancaman-iklim-AucAY

Share this post

April 25, 2026

Copy Title and Content
Content has been copied.

Teruskan membaca

Berikutnya

KoranPost

Administrator WhatsApp

Salam 👋 Apakah ada yang bisa kami bantu?