Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi meluncurkan Aplikasi Digdaya Kepengurusan pada Kamis (29/5/2025) malam secara virtual. Aplikasi ini adalah upaya PBNU untuk melakukan tata kelola organisasi NU secara modern dengan memanfaatkan teknologi demi pengelolaan NU yang seperti pemerintahan.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa sebagai organisasi besar, Nahdlatul Ulama harus dikelola secara efektif dan efisien. Dengan adanya platform Digdaya ini, beliau merasa tata kelola organisasi menjadi semakin mudah, efektif, dan efisien.

“Setiap orang yang bergabung dan memanfaatkan platform ini pasti akan merasakan manfaatnya secara langsung,” ungkapnya.

“Saya sendiri sudah merasakannya. Platform ini membuat kerja kita jauh lebih efisien karena mengurangi beban biaya, dan juga lebih efektif karena dampaknya lebih terasa nyata,” katanya dalam acara yang diikuti pengurus NU dari berbagai wilayah, cabang, hingga cabang istimewa di seluruh dunia.

Digdaya Kepengurusan, jelasnya, memiliki instrumen yang lebih lengkap dan canggih untuk merancang strategi organisasi dengan lebih akurat. Nantinya, akan terdeteksi peta kepengurusan dan personalia NU secara menyeluruh, mulai dari tingkat PBNU hingga ke ranting, bahkan anak ranting.

Lebih lanjut, Gus Yahya optimis langkah yang telah diambil ini mampu menyelesaikan proses secara menyeluruh—mulai dari konsolidasi tata kelola, sumber daya, hingga agenda. Dengan langkah ini pula, PBNU akan mampu menciptakan rancang bangun kelembagaan yang kuat bagi jam’iyah Nahdlatul Ulama. Model pengelolaannya akan menjadi sangat matang, ibarat pemerintahan yang terstruktur dan berorientasi pada pelayanan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PBNU H Amin Said Husni menambahkan bahwa peluncuran Digdaya Kepengurusan adalah bagian dari upaya transformasi digital yang dilakukan PBNU. Setelah sebelumnya pada Agustus 2024 meluncurkan Digdaya Persuratan—fitur untuk mengelola administrasi perkantoran secara digital—PBNU kini memperkenalkan fitur baru berupa manajemen digital berbasis struktur organisasi.

“Kalau Digdaya Persuratan merupakan manajemen digital untuk mengelola administrasi perkantoran, maka Digdaya Kepengurusan akan menjadi basis data seluruh pengurus NU di semua tingkatan di Indonesia yang berbasis SK yang sah. Masing-masing kepengurusan akan memiliki Nomor Induk sebagai identitas resmi,” lanjutnya.

Amin juga menambahkan bahwa fitur ini tidak hanya berfungsi sebagai basis data, tetapi juga akan menjadi instrumen penting dalam pendataan kapasitas dan kinerja para pengurus, sesuai amanat Perkum (Peraturan Perkumpulan) yang berlaku.

Terkait dengan penilaian kapasitas dan kinerja pengurus, PBNU sempat membayangkan betapa berat dan sulitnya melaksanakan proses verifikasi, validasi, dan pengukuran kinerja. Untuk melakukannya, tentu dibutuhkan banyak asesor yang harus dilatih dan dikerahkan guna melakukan asesmen terhadap seluruh pengurus wilayah dan cabang NU di seluruh Indonesia.

“Namun, alhamdulillah, dengan hadirnya Digdaya Kepengurusan yang akan segera diluncurkan malam ini, ternyata proses assessment tersebut dapat dilakukan dengan jauh lebih mudah, efisien, dan murah, tanpa perlu menghadirkan atau mengontrak asesor dalam jumlah besar,” ungkapnya.

Menurutnya, inilah salah satu manfaat nyata dari platform Digdaya Kepengurusan, yang memungkinkan pendataan kapasitas dan kinerja pengurus dilakukan secara digital dan sistematis.