Jakarta, NU Online

Beberapa daerah mendorong pegawai negeri (ASN) untuk bersepeda ke tempat kerja guna menghemat bahan bakar minyak (BBM). Di Jawa Tengah (Jateng), kebijakan ini direncanakan akan dibuat dalam Surat Edaran (SE) yang akan terbit pada 31 Maret 2026.

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan bahwa kebijakan bersepeda ke kantor punya risiko besar. Sebab, sebagian besar kota di Indonesia tidak dirancang untuk pesepeda.

“Selama aspek keamanan dan kenyamanan belum terjamin, sepeda akan sulit bertransformasi menjadi moda transportasi utama,” katanya kepada NU Online, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, tanpa jalur khusus yang terawat, risiko kecelakaan untuk pekerja yang bersepeda bersama kendaraan bermotor di jalan cukup tinggi.

“Minimnya adopsi sepeda sebagai moda transportasi komuter berakar pada belum terpenuhinya standar keamanan dan kenyamanan bagi pengguna,” jelasnya.

Ia juga menyebut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penggunaan sepeda sebagai alat transportasi masih sedikit. Dalam Statistik Komuter Jabodetabek 2023, hanya ada 61.650 orang atau sekitar 1,4 persen yang menggunakan sepeda.

Djoko menjelaskan, beberapa faktor seperti jarak yang jauh, waktu tempuh yang lama karena macet, dan kurangnya jalur sepeda yang aman menjadi masalah besar untuk membuat mobilitas aktif di kota.

Walaupun tren bersepeda sering terlihat di jalanan kota, hal ini belum berhasil mengubah sistem transportasi perkotaan di Indonesia secara besar.

“Akibat tidak dibarengi dengan penyediaan infrastruktur yang permanen dan terproteksi,” jelasnya.

Ia menambahkan, hal yang sama juga terjadi pada pejalan kaki karena jalan di kota kurang memiliki fasilitas untuk pejalan kaki. Ini membuat mobilitas aktif terasa dipaksakan.

Djoko juga mendorong audit terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena penggunaannya di tingkat kabupaten/kota sering tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya masyarakat.

“Infrastruktur transportasi, baik berupa jaringan jalan yang mantap maupun layanan transportasi umum yang andal, adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurutnya, alokasi APBD sebaiknya tidak lagi digunakan untuk biaya birokrasi yang berlebihan, tapi harus digunakan untuk menjamin mobilitas warga.