Jakarta, NU Online

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengusulkan pembinaan kesehatan calon jemaah haji dimulai sejak seseorang resmi ditetapkan sebagai peserta haji. Menurutnya, aspek istithaah kesehatan merupakan salah satu perhatian penting dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan ibadah haji.

Hal tersebut ia sampaikan seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apel Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447H/2026 di Lapangan Makodau I, Asrama Haji, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (4/7/2026).

“Ke depan, penetapan istithaah kesehatan sebaiknya dilakukan satu tahun menjelang keberangkatan. Dengan demikian, jemaah memiliki waktu untuk menjaga dan memperbaiki kondisi kesehatannya sehingga tidak merasa diabaikan atau dizalimi apabila akhirnya tidak memenuhi syarat kesehatan saat mendekati keberangkatan,” katanya.

Marwan menegaskan, pembinaan kesehatan sejak dini akan membantu memastikan kondisi calon jemaah tetap terjaga hingga waktu keberangkatan.

“Jika pada akhirnya tetap tidak dapat berangkat karena kondisi kesehatan, itu merupakan ketentuan yang harus diterima,” katanya.

Akan tetapi, ia mengakui upaya tersebut masih menghadapi kendala karena Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan pembinaan kesehatan secara menyeluruh sejak jemaah ditetapkan.

“Mungkinkah Kementerian Haji, sejak ditetapkan jamaah haji, sudah kita rawat? Problemnya, Kementerian Haji tidak punya infrastruktur yang memadai,” katanya.

“Bagaimana dengan kerja sama dengan pihak lain? Ini yang perlu kita kaji,” sambungnya.

Biaya Haji Berpotensi Naik

Selain itu, Marwan juga mengungkapkan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ia menyebut adanya potensi kenaikan biaya akibat berbagai faktor yang sulit dihindari, termasuk komponen transportasi dan layanan lainnya.

“Jika masih memungkinkan untuk dipertahankan, tentu akan kami upayakan. Namun ada beberapa komponen, seperti penerbangan, yang memiliki ketentuan dan dinamika tersendiri sehingga tidak sepenuhnya dapat dikendalikan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenhaj, Teguh Dwi Nugroho, menegaskan bahwa seluruh hasil evaluasi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan menjadi fondasi penting dalam menyiapkan penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.

“Rakernas ini bukan sekadar forum evaluasi, tetapi ruang bersama untuk membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang semakin kuat,” katanya.

“Setiap tantangan yang kita temui, mulai dari tahap persiapan, operasional di Arab Saudi, hingga proses pemulangan jemaah, harus kita jadikan pelajaran untuk menghadirkan layanan yang semakin profesional, cepat, adaptif, dan humanis,” terangnya.