Jakarta, NU Online

Komisi XIII DPR RI menunda pembahasan dan persetujuan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Tahun 2027 yang bernilai Rp3,9 triliun. Penundaan ini terjadi karena DPR menilai rencana belanja yang diajukan masih perlu ditata ulang agar lebih selaras dengan program prioritas dan kebutuhan kementerian.

Keputusan itu diambil dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM Natalius Pigai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026). DPR meminta Kementerian HAM untuk menyusun ulang dan memfokuskan kembali anggarannya sebelum rapat berikutnya digelar.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengatakan pihaknya belum bisa menyetujui rencana anggaran tersebut karena masih ada masalah pada susunan belanja lembaga itu.

“Jadi kami belum bisa memberikan persetujuan dan kita pending rapat ini Kakak Menteri, Kakak Wamen. Karena ini lebih besar pasak daripada tiang dan kemudian harus ada clear order,” kata Willy.

Menurut Willy, Kementerian HAM harus membuat program yang lebih terperinci lengkap dengan indikator yang jelas dan terukur. Ia menegaskan bahwa meskipun isu HAM bersifat abstrak, program dan alat yang dipakai untuk menjalankannya tetap harus bisa dinilai secara konkret.

“Kami minta kemudian ini harus detail Pak. Kalau ini nggak detail nggak bisa Pak. Kalau gelondongan seperti ini variabelnya tadi nggak terukur. Benar HAM suatu hal yang intangible, tapi instrumen harus tangible. Program harus tangible,” ujarnya.

Selain itu, DPR juga meminta kementerian untuk menyusun peta jalan kebutuhan organisasi dalam beberapa tahun ke depan. Dengan begitu, arah pengembangan kelembagaan dan penggunaan uang bisa terlihat dengan jelas.

“Kalau ini dibangun trajektorinya di beban pertama berapa porsi, tapi tetap programnya yang paling besar. Nggak apa-apa kami terima trajektorinya bikin skemanya. Ini kan nggak ada skemanya kapan ini selesai,” kata Willy.

Respons Natalius Pigai

Menanggapi masukan itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan siap menyesuaikan susunan anggaran agar proporsi antara kebutuhan manajemen dan tugas pokok fungsi kementerian menjadi lebih berimbang.

“Saya setuju seratus persen bahkan seribu persen refocusing, tapi perhitungan persentasenya harus jelas. Minimal mendekati antara manajemen dan tusi. Kita janji Pak, kalau itu kita janji ya,” kata Pigai dalam rapat.

Pigai Keluhkan Kurangnya Apresiasi

Pigai juga menyoroti kurangnya penghargaan terhadap kinerja Kementerian HAM yang tergolong baru. Ia menilai lembaganya sudah menunjukkan berbagai pencapaian penting, termasuk mendapatkan pengakuan dari banyak lembaga negara.

Menurut Pigai, Kementerian HAM telah menerima penilaian positif dari Ombudsman, Bappenas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sampai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia juga mengklaim kegiatan kementeriannya mendapat perhatian luas dari media nasional berkat berbagai program yang dijalankan di lapangan.

“Tapi Kementerian HAM adalah satu-satunya kementerian yang setiap hari ada di berita nasional. Satu, ini juga harus akui juga karena kami, saya tidak pernah datang ke podcast, saya tidak pernah datang wawancara, tapi semua itu adalah hasil riil di lapangan,” katanya.

Menjelang akhir rapat, Pigai secara terbuka menyampaikan harapan agar prestasi kementeriannya mendapat pengakuan dari DPR. “Kami sudah berprestasi bapak ibu tidak pernah kasih apresiasi,” kata Pigai.

Pigai menjelaskan bahwa Kementerian HAM mengajukan anggaran tahun 2027 sebesar Rp3,9 triliun. Angka itu naik drastis dibandingkan pagu indikatif yang sekarang ditetapkan, yaitu Rp728 miliar.

“Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi bahwa kami punya anggaran waktu itu anggaran tahun 2026 adalah kita mengajukan Rp718 miliar, usulan pagu 2027 adalah Rp3,9 triliun, dan pagu indikatif Rp728 miliar,” ujar Pigai.

Kementerian HAM merancang anggaran itu untuk mendukung berbagai agenda prioritas nasional, program dukungan manajemen, dan sejumlah kegiatan strategis yang akan berjalan sepanjang tahun 2027.

Pigai menyebut alokasi untuk prioritas nasional mencapai Rp52 miliar yang tersebar di sembilan target utama. Selain itu, kementeriannya menyiapkan 15 kegiatan dalam program dukungan manajemen serta 27 kegiatan strategis lainnya.

Kementerian HAM juga sudah mengajukan tambahan kebutuhan dana kepada pemerintah lewat surat yang dikirim pada 8 Juni 2026.

“Usulan tambahan anggaran melalui surat Menteri HAM 8 Juni 2026 permohonan kebutuhan tambahan anggaran antara lain ada tiga: Pemajuan dan Penegakan Rp111 miliar, Program Dukungan Manajemen Rp119 miliar, Program Dukungan Manajemen Non-Operasional 307 miliar, Prioritas Nasional Rp12 miliar,” kata Pigai.

Menurut Pigai, sebagian dari tambahan dana itu akan dipakai untuk mendukung rencana pengembangan struktur organisasi kementerian di daerah. Caranya antara lain dengan membentuk kantor wilayah baru serta menaikkan status sejumlah kantor wilayah yang sekarang masih berada di level eselon II B.

“Kemungkinan saya sudah nulis surat Kemenpan RB akan ada pembukaan kemungkinan insyaallah akan ada pembukaan kantor wilayah yang belum dibentuk dan peningkatan Eselon 2A di beberapa kanwil yang ada,” ujarnya.

Pigai mengatakan, sejumlah kantor wilayah yang dianggap berpeluang naik status menjadi eselon II A berada di provinsi-provinsi dengan cakupan kerja besar, seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

“Jadi nanti beberapa kanwil mungkin sebagian besar kanwil seperti di Sumatera Utara, di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, NTT dan lain-lain itu Sulawesi Selatan itu nanti Eselon 2A Pak. Jadi bukan lagi Eselon 2B,” katanya.

Meski begitu, rencana penambahan dana itu belum disetujui oleh Komisi XIII DPR RI. DPR meminta Kementerian HAM menyempurnakan dulu desain program, susunan belanja, serta arah pengembangan kelembagaan sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan.