Jakarta, NU Online

Negara harus menghentikan kekerasan struktural melalui berbagai kebijakannya. Pasalnya, kebijakan yang keliru dapat memiskinkan masyarakat, merusak alam, serta membatasi kebebasan sipil.

Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian, Jay Akhmad, menyoroti pelaksanaan Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, meski memiliki niat baik, kebijakan tersebut jangan sampai disalahgunakan sebagai alat untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu.

“Implementasinya berpotensi mengabaikan keragaman pangan lokal, rentan korupsi anggaran, masuknya militerisme ke ruang-ruang sipil, dan memutus rantai ekonomi perempuan di sektor pangan skala kecil,” ujarnya dalam acara Hari Puncak Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia di Jakarta, Ahad (24/5/2026).

Jay juga mengkritik maraknya kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan pejuang hak asasi manusia (HAM). Ia menegaskan bahwa aksi tersebut melanggar konstitusi, nilai agama, dan prinsip kemanusiaan.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Pembangunan harus dilakukan tanpa merusak sumber kehidupan masyarakat agar tidak menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan.

Di sisi lain, Menteri Agama RI periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan pentingnya keberanian warga untuk menolak segala bentuk kekerasan dan kerusakan yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial dan lingkungan.

“Segala kerusakan yang tidak hanya merusak diri sendiri, tapi juga merusak lingkungan dan orang lain, maka kita harus punya keberanian untuk menolak itu,” ujarnya.

Lukman menilai pernyataan Jay memperjelas bahwa kekerasan sering kali bersumber dari kebijakan negara yang tidak memihak kepada rakyat kecil.

“Tadi dalam deklarasi sudah jelas ya, kekerasan yang dilakukan oleh negara, contohnya tadi sejumlah PSN atau proyek strategi nasional, itu jangan sampai menimbulkan kekerasan khususnya pada masyarakat adat. Juga tadi MBG secara ekspresif disebutkan,” katanya.

Lukman juga menyoroti tindakan aparat yang sering membubarkan diskusi atau pemutaran film, seperti film Pesta Babi. Menurutnya, perbedaan pendapat soal sebuah karya seni seharusnya diselesaikan melalui dialog, bukan dengan cara membungkam pihak lain.

“Tontonan-tontonan yang sebenarnya itu mengedukasi, karena memberikan informasi, setiap tontonan akan menimbulkan pro kontra, maka bagi yang tidak bersetuju dengan isi sebuah film misalnya, karya seni ya silahkan disikapi dengan membuat karya seni yang lain,” ucapnya.

“Sehingga muncul dialektika di tengah-tengah masyarakat dengan cara seperti itu, lalu masyarakat dibidik untuk menimbangkan mana yang sesuai dengan nalar, yang sesuai dengan logika dan realita kehidupan kita,” sambungnya.